JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri siap memberi sanksi kepada kepala daerah yang melakukan praktik pungutan liar. Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi terus memantau area-area rawan…
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan sebanyak 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) telah dibatalkan. “ Per hari ini (Oktober) permendagri yang…
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dapat menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017. Ketentuan…
Berdasarkan Surat dari Kemendagri Nomor 120/4474/Otda perihal Konfirmasi data Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2015. Sehubungan dengan Pilkada serentak Tahun 2015 yang disampaikan Mendagri…
Meski Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah setahun disahkan, hingga kini belum satu aturan turunan atau peraturan pemerintah pun yang selesai…
TINJAUAN FUNGSi DPRD PASCA UU PEMDA 2014
RENCANA TINDAK SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Dengan telah ditetapkannya UU N0. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ada beberapa hal baru yang diatur didalamnya. Salah satunya adalah pendelegasian kewenangan pembatalan…
Hakim Konstitusi Wahidudin Adams memberikan pendapat Mahkamah dalam putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Undang-undang Pajak Daerah dan retribusi, Selasa (26/5) di Ruang Sidang Pleno MK.Foto Humas/Ifa…
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG