Meski Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah setahun disahkan, hingga kini belum satu aturan turunan atau peraturan pemerintah pun yang selesai dibuat dan diberlakukan. Akibatnya, pemerintah daerah kebingungan ketika menerapkan sejumlah ketentuan di undang-undang tersebut.

Bahkan, tanpa peraturan pe­merintah, sejumlah aturan di dalam UU tidak bisa diterapkan.

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto, Kamis (15/10), mengatakan, total terdapat 29 rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang harus di­buat sebagai turunan dari UU No 23/2014.

’’Undang-undang memberikan batas waktu semua RPP tuntas dalam waktu dua tahun pasca disahkannya UU No 23/2014. Namun, Menteri Dalam Negeri menargetkan agar semua RPP tuntas sebelum akhir tahun ini. Ini yang terus kami upayakan,” ujamya.

Kalaupun tidak bisa tuntas semuanya pada akhir tahun, Wi­dodo mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan sejumlah RPP yang dinilai mendesak bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

RPP yang bakal diprioritaskan penyelesaiannya antara lain RPP yang mengatur pelimpahan se­jumlah urusan di pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan RPP yang mengatur kelembagaan di peme­rintah daerah dan sejumlah RPP terkait dengan pemekaran/penggabungan daerah.

Widodo berdalih, lamanya pembahasan RPP disebabkan olah perlunya pembahasan lintas direktorat jenderal di Kemendagri, bahkan tidak jarang harus dibahas lintas kementerian. Selain itu, dalam pembahasan RPP, kerap kali peserta yang hadir bukan yang kompeten di bidangnya sehingga rapat harus ditunda.

Tak bisa diterapkan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, penyelesaian RPP yang lamban mengakibatkan tak sedikit ketentuan di UU No 23/2014 tidak dapat diterapkan. Itu disebabkan aturan di dalam UU tersebut mengharuskan adanya peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut.

Salah satu contoh urusan yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut antara Iain soal pelim­pahan urusan kehutanan, pertambangan, kelautan, dan perikanan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi.

’’Bagaimana pelimpahannya? Kemudian lembaga apa yang mengatur urusan itu di provinsi? Hal-hal lebih detail menanti pengesahan RPP,” katanya.

Hal-hal seperti itu menimbulkan kebingungan di tingkat pe­merintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Di satu sisi, pemerintah kabupaten/kota ingin melimpahkan urusan ke pemerintah provinsi. Namun, di sisi lain, mekanisme pelimpahan­nya belum jelas. Selain itu, persoalan ini juga menimbulkan ke­bingungan saat ada investor yang ingin menanamkan modalnya.

’’Harus ke mana investor mengurus izin? Ke pemerintah kabupaten/kota atau sudah di pe­merintah provinsi?” katanya.

Tak hanya itu, Kemendagri mengeluhkan belum bisanya kepala daerah dijatuhkan sanksi karena aturan di UU NO 23/2014 belum bisa diterapkan. Belum ada RPP yang mengatur khusus soal sanksi. Padahal, adanya ancaman sanksi ini penting untuk menjaga agar yang dilakukan ke­pala daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kepala daerah bisa dijatuhi sanksi, salah satunya, jika pe­nyelesaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak tepat waktu. Sanksi juga bisa dijatuhkan jika kepala dae­rah tidak melaksanakan program strategis nasional. Sanksi terse­but bisa berupa teguran hingga pemberhentian kepala daerah.

Prioritas

Robert menduga, penyelesaian RPP yang lamban karena tidak sedikit direktur jenderal di Ke­mendagri yang ditunjuk menjadi penjabat gubernur di sejumlah provinsi. Imbasnya, mereka tidak bisa fokus menyelesaikan RPP karena tugas sebagai kepala dae­rah juga menuntut fokus perhatian mereka.

’’Dalam kondisi seperti ini, Ke­mendagri harus membuat prio­ritas. RPP yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus diprioritaskan,” katanya.

Pengajar Hukum di Universitas Parahyangan, Bandung Asep Warlan Yusuf, mengatakan, urusan pembuatan PP seharusnya sudah dipetakan sejak menyusun naskah akademis suatu UU. Dengan demikian, saat UU disahkan, penyusunan PP tidak butuh waktu lama.

Namun, yang sering terjadi, pemerintah tidak memperhatikan hal itu. ’’Bahkan, tidak jarang PP baru dibuat melampaui batas waktu yang diharuskan UU,” ujar Asep.

Karena itu, dia mendorong pengaturan sanksi disebutkan secara tegas di UU, terutama sanksi bagi instansi pemerintah yang lalai dan abai menjalankan kewajiban hukumnya. (APA)

KPPOD dalam Berita