Berdasarkan Surat dari Kemendagri Nomor 120/4474/Otda perihal Konfirmasi data Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2015. Sehubungan dengan Pilkada serentak Tahun 2015 yang disampaikan Mendagri kepada KPU adalah sebanyak 204 Pilkada, yaitu Kepala Daerah yang berakhir masa jabatan sebanyak 7 Gubernur, 170 Bupati dan 26 Walikota yang berakhir masa jabatannya Tahun 2015. Berdaarkan data tersebut masih terus diperbaharui bersama kemendagri dan KPU dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa Pilkada serentak gelombang pertama akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015.

 

Pengusulan pengangkatan penjabat sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 120/3262/SJ, tanggal 17 Juni 2015 perihal Pemberhentan Kepala Daerah serta Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai berikut :

  1. Pimpinan DPRD Provinsi mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan risalah Rapat Paripurna dan Keputusan DPRD Provinsi tentang Pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur.
  2. Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota mengusulakn pemberhentian Bupati dan/ atau Wakil Bupati atau Walikota dan/ atau Wakil Walikota kepeda Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan melampirkan risalah Rapat Paripurna Kabupaten/ Kota tentang Pengumuman usul Pemberhentian Bupati dan/ atau Wakil Bupati atau Walikota dan/ atau Wakil Walikota.
  3. Gubernur menyampaikan usul pemberhentian Bupati dan/ atau Wakil Bupati atau Walikota dan/ atau Wakil Walikota.
  4. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/ Walikota, Gubernur mengusulkan 3 (tiga) orang nama Penjabat Bupati/ Penjabat Walikota kepada Menteri Dala Negeri yang berasal dari dari jabatan pimp[inan tinggi pratama, memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, dan dapat menjaga netralitas PNS di dalam pemyelenggaraan Pilkada dengan melampirkan SK Pangkat dan SK Jabatan Terakhir serta biodata calon Penjabat Bupati/ Walikota.
  5. Waktu pengusulan paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

 

Penjabat Kepala Daerah

Kewenangan untuk menetapkan pengangkatan Penjabat Gubernur adalah Presiden melalui usulan Mendagri. Sedangkan Bupati/Walikota yang menetapkan pengangkatannya adalah Mendagri melalui usulan Gubernur untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/ ata Wakil Kepala Daerah, seorang Penjabat Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Bupati definitif selaku kepala daerah.

Walaupun secara umum Penjabat Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Bupati definitif, namun Penjabat Bupati yang diangkat karena Bupati diberhentikan karena melanggar hukum dan Bupati yang mengundurkan diri karena ingin mengikuti pencalonan pemilihan kepala daerah, membutuhkan izin tertulis dari Kementrian Dalam Negeri untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

  1. Melakukan mutasi Pegawai
  2. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan/ atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.
  3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya
  4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan  kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.