JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri siap memberi sanksi kepada kepala daerah yang melakukan praktik pungutan liar. Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi terus memantau area-area rawan penyimpangan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah yang melakukan pungutan diluar ketentuan atau perundangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama enam bulan.

“Itu sesuai dengan Pasal 287 UU No. 23/2014 yang mengatur me nge nai Pemerintahan Daerah,” ujarnya, Selasa (18/10).

Selain itu, Tjahjo mengarahkan apa rat internal instansi pemerintah (APIP) daerah untuk melakukan pengawasan di area rawan penyimpangan.

Hal yang patut di awasi mencakup dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu, penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat dan pelanggaran disiplin pegawai.

Dia menjelaskan kepala daerah harus memahami area rawan korupsi agar tidak menyalahgunakan amanah dan tugasnya. “Pungli Rp1 pun atau janji apapun harus di be rikan sanksi yang tegas.”

Tjhajo mengklaim pengawasan in ter nal Kemendagri dan gubernur su dah cukup ketat untuk mengawa si seluruh aparatur pemerintah pusat dan daerah termasuk didalamnya DPRD.

Dia menilai jika masih terjadi pelanggaran korupsi apalagi operasi tangkap tangan oleh KPK, maka dia menilai ada yang salah da lam mentalitas kepala daerah.

“Itu bukan salah pengawasan tapi balik ke mentalitas oknum baik itu pejabat daerah pusat maupun ok num anggota DPRD,” ujarnya.

SANKSI PARPOL

Tjahjo juga mengusulkan agar pemerintah memberikan sanksi op timal kepada partai politik yang kadernya terbukti terlibat dalam kasus-kasus dugaan korupsi.

Hal itu sebagai bentuk pertanggung jawaban partai politik yang juga memanfaatkan bantuan anggaran dari pemerintah.

“Setelah partai politik dibiayai penuh oleh pemerintah, dan ada kadernya terkena operasi tangkap tangan, baik anggota DPR, DPRD, maupun Menteri, mungkin partai nya akan dikenakan sanksi,” katanya.

Tjahjo menuturkan sanksi itu dapat berupa pelarangan kader yang terlibat kasus dugaan korupsi ter sebut mengikuti pemilu di daerah pemilihannya.

Partai politik pun harus memberikan sanksi tegas kepada kadernya yang terlibat kasus dugaan korupsi. Menurutnya, partai politik sebaiknya melakukan uji psikologi kepada kadernya yang akan diusung menjadi presiden, menteri, anggota parlemen, dan kepala daerah.

Hal itu untuk memastikan kompetensi kadernya dalam menjalankan tugasnya apabila terpilih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menya takan secanggih apapun sistem pemerintahan, jika sumber daya ma nusia (SDM) tidak memiliki integritas, praktik pungli akan tetap ada.

Dia meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif me ngatakan bahwa KPK akan menindak tegas praktik pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan oleh oknum pejabat di sejumlah lembaga pemerintahan.

“Kami sudah bertemu dengan ke po lisian agar ada operasi gabungan khusus tentang yang kecil-kecil ini ,” kata Laode di kantor ICW.

Menurutnya, semangat untuk mem berantas pungli tersebut merupakan bagian permintaan Presiden Joko Widodo untuk mengejar Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 50 berdasarkan Transparansi Internasional. (M.G. Noviarizal Fernandez)