pengadilan

Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, pengadilan menyelenggarakan sidang perkara lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu dan putusannya pada hari yang bersamaan dengan pelaksanaan sidang dan dapat dilakukan tanpa dihadiri pelanggar.

Dalam Pasal 7 Perma Nomor 12 Tahun 2016 diatur mengenai tahapan persidangan sebagai berikut :

  1. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
  2. Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
  3. Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
  4. Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

 

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas sesuai Pasal 9 Perma Nomor 12 Tahun 2016 dilakukan oleh Jaksa. Adapun Pasal 10 Perma Nomor 12 Tahun 2016 mengatur mengenai pembayaran denda dan pengambilan barang bukti sebagai berikut :

  1. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
  2. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

 

Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register.  Data pelanggaran yang telah diputus paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar. Petugas mengunggah data pelanggaran ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan.