TUPOKSI BAGIAN HUKUM

PERBUP-71-TAHUN-2016-TENTANG-TUSI-SETDA.pdf

Paragraf 5



Bagian Hukum



Pasal 16
(1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;

(2) Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam penyiapan perumusan kebijakan,pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi,pemantauan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan bantuan hukum;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan umum lingkup Bagian Hukum yang meliputi penyusunan dan pengkajian produk hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan bantuan hukum;
b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup Bagian Hukum yang meliputi penyusunan dan pengkajian produk  hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan bantuan hukum;
c. penyelenggaraan penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian Hukum meliputi penyusunan dan pengkajian produk hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan bantuan hukum;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja penyusunan dan pengkajian produk hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan bantuan hukum; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan sub tugas
sebagai berikut:
a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian Hukum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis masyarakat;
b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bagian Hukum;
c. menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian produk hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan bantuan hukum;
d. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang penyusunan dan pengkajian produk hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan bantuan hukum;
e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses penyusunan program legislasi daerah;
f. menyelenggarakan pembahasan dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi program legislasi daerah dengan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang menangani bidang legislasi;
g. menyelenggarakan penyiapan rancangan peraturan daerah yang akan dibahas bersama dewan perwakilan rakyat daerah;
h. menyelenggarakan koordinasi pembahasan dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah;
i. menyelenggarakan koordinasi, penyiapan dan pembahasan rancangan peraturan bupati, rancangan peraturan bersama kepala daerah, keputusan bupati, keputusan bersama kepala daerah dan naskah perjanjian kerjasama daerah;
j. menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan advokasi hukum;
k. menyelenggarakan koordinasi dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah daerah, baik sendiri dan/atau bersama dengan pihak lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari bupati, dalam penanganan perkara dibidang hukum perdata dan tata usaha negara;
l. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program HAM nasional di daerah;
m. menyelenggarakan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
n. menyelenggarakan fasilitasi pengundangan peraturan perundang-undangan daerah kedalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah;
o. menyelenggarakan autentifikasi peraturan perundang-undangan daerah, naskah perjanjian kerjasama daerah dan keputusan bupati;
p. menyelenggarakan pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan daerah, terutama keterkaitannya dengan peraturan perundangundangan lainnya melalui kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal;

q. menyelenggarakan perumusan kebijakan penyebarluasan peraturan perundang-undanganyang tersedia dan dokumen hukum lainnya;
r. menyelenggarakan perumusan kebijakanpengelolaan dan pengembangan layanan sistemjaringan dokumentasi dan informasi hukum;
s. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian Hukum;
t. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain
dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup
tugasnya;
u. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai denganbidang tugasnya;
v. mengkoordinasikan seluruh kegiatan subbagiandalam melaksanakan tugas;
w. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaranpelaksanaan tugasnya;
x. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Hukumuntuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencanakerja;
y. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaantugas staf berdasarkan rencana kerja yang telahditetapkan;
z. menyusun dan memeriksa konsep surat dinasberdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melaluipenilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk
mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahanpembinaan serta upaya tindak lanjut;bb. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup
Bagian Hukum secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
cc. memberikan saran dan pertimbangan kepadapimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;dan

dd. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yangdiberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangtugasnya.
(5) Kepala Bagian Hukum, membawahkan:
a. Subbagian Produk Hukum;
b. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
c. Subbagian Bantuan Hukum.