JDIH KAB BANDUNG

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Kabupaten Bandung

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

PERATURAN DAERAH
(750)

PERATURAN BUPATI
(1618)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DPRD
(1)

PP PENGGANTI UU
(36)

YURISPRUDENSI
(1)

ARTIKEL HUKUM
(1)

Produk Hukum Terbaru

PERATURAN BUPATI NOMOR 247 TAHUN 2024 PERATURAN BUPATI NOMOR 247 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Status: Berlaku Dilihat: 152 | Diunduh: 71 PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2024 PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Status: Berlaku Dilihat: 65 | Diunduh: 28 ARTIKEL HUKUM NOMOR 1 TAHUN 2024 ARTIKEL HUKUM NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BETTER BEDAS VOLUME 1.1-1.4 Status: Berlaku Dilihat: 71 | Diunduh: 33 PERATURAN BUPATI NOMOR 223 TAHUN 2024 PERATURAN BUPATI NOMOR 223 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Status: Berlaku Dilihat: 77 | Diunduh: 37 PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Status: Berlaku Dilihat: 94 | Diunduh: 35

Produk Hukum Terpopuler

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024-2044 Status: Berlaku Dilihat: 524 | Diunduh: 311 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA Status: Berlaku Dilihat: 356 | Diunduh: 51 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Status: Berlaku Dilihat: 244 | Diunduh: 65 PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2024 PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 274 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 JILID I Status: Berlaku Dilihat: 240 | Diunduh: 61 PERATURAN BUPATI NOMOR 341 TAHUN 2022 PERATURAN BUPATI NOMOR 341 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA Status: Berlaku Dilihat: 235 | Diunduh: 40

Daftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum

Example Image

Pendidikan

Example Image

Ketenaga Kerjaan

Example Image

Desa

Example Image

Infrastruktur

Example Image

Kearsipan

Example Image

Kepegawaian

Example Image

Kependudukan

Example Image

Kesehatan

Example Image

Keuangan

Example Image

Pemerintahan

Example Image

Lingkungan

Example Image

Politik

Berita Terbaru

News 1

Keren! Bupati Dadang Supriatna Menunjukkan Komitmen Terbaiknya untuk Memenuhi Kebutuhan ASN*

Selanjutnya, Kementerian PAN-RB Memberikan Penghargaan kepada Bupati Bandung Penghargaan kembali

Jumat, 19 Jul 2024, 11:19:07 WIB Baca Selengkapnya

News 1

Bupati Bandung Tinjau Tempat Penghitungan Suara Pemilu yang Terdampak Angin Puting Beliung

Bupati Bandung Pastikan Surat Suara Tetap Aman Meskipun Tempat Penghitungan Suara Pemilu Tersapu

Jumat, 19 Jul 2024, 11:24:10 WIB Baca Selengkapnya

News 1

PERINGATAN 1 MUHARRAM

Peringatan 1 Muharram 2024 sendiri ditetapkan menjadi tanggal merah atau diketahui sebagai hari

Jumat, 12 Jul 2024, 15:51:46 WIB Baca Selengkapnya

News 1

PERINGATAN 1 MUHARRAM

Peringatan 1 Muharram 2024 sendiri ditetapkan menjadi tanggal merah atau diketahui sebagai hari

Jumat, 12 Jul 2024, 15:53:04 WIB Baca Selengkapnya

Tampilkan Semua Berita

Tautan