JDIH KAB BANDUNG

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Kabupaten Bandung

RISALAH
(1)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

PERATURAN DAERAH
(753)

PERATURAN BUPATI
(1732)

KEPUTUSAN BUPATI
(116)

KEPUTUSAN DRPD
(1)

UNDANG-UNDANG
(417)

PERATURAN PEMERINTAH
(787)

PERATURAN PRESIDEN
(515)

UNDANG UNDANG DASAR 1945
(5)

PERATURAN GUBERNUR
(8)

PERATURAN DESA
(138)

NASKAH AKADEMIK
(9)

PERATURAN MENTERI
(90)

Produk Hukum Terbaru

Produk Hukum Terpopuler

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024-2044 Status: Berlaku Dilihat: 819 | Diunduh: 379 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA Status: Berlaku Dilihat: 517 | Diunduh: 82 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Status: Berlaku Dilihat: 469 | Diunduh: 118 PERATURAN BUPATI NOMOR 247 TAHUN 2024 PERATURAN BUPATI NOMOR 247 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Status: Berlaku Dilihat: 458 | Diunduh: 251 PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2024 PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 274 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 JILID I Status: Berlaku Dilihat: 392 | Diunduh: 88

Daftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum

Pendidikan

Ketenaga Kerjaan

Desa

Infrastruktur

Kearsipan

Kepegawaian

Kependudukan

Kesehatan

Keuangan

Pemerintahan

Lingkungan

Politik

Berita Terbaru

Keren! Bupati Dadang Supriatna Menunjukkan Komitmen Terbaiknya untuk Memenuhi Kebutuhan ASN*

Selanjutnya, Kementerian PAN-RB Memberikan Penghargaan kepada Bupati Bandung Penghargaan kembali

Jumat, 19 Jul 2024, 11:19:07 WIB Baca Selengkapnya

Bupati Bandung Tinjau Tempat Penghitungan Suara Pemilu yang Terdampak Angin Puting Beliung

Bupati Bandung Pastikan Surat Suara Tetap Aman Meskipun Tempat Penghitungan Suara Pemilu Tersapu

Jumat, 19 Jul 2024, 11:24:10 WIB Baca Selengkapnya

Bupati Bandung Tinjau Tempat Penghitungan Suara Pemilu yang Terdampak Angin Puting Beliung

Bupati Bandung Pastikan Surat Suara Tetap Aman Meskipun Tempat Penghitungan Suara Pemilu Tersapu

Jumat, 19 Jul 2024, 11:24:10 WIB Baca Selengkapnya

Keren! Bupati Dadang Supriatna Menunjukkan Komitmen Terbaiknya untuk Memenuhi Kebutuhan ASN*

Selanjutnya, Kementerian PAN-RB Memberikan Penghargaan kepada Bupati Bandung Penghargaan kembali

Jumat, 19 Jul 2024, 11:19:07 WIB Baca Selengkapnya

Tampilkan Semua Berita

Generated by Embed Youtube Video online

View this post on Instagram

Shared post on Time

Embed Instagram Post Code Generator

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kabupaten Bandung

Keren! Bupati Dadang Supriatna Menunjukkan Komitmen Terbaiknya untuk Memenuhi Kebutuhan ASN*

Bupati Bandung Tinjau Tempat Penghitungan Suara Pemilu yang Terdampak Angin Puting Beliung

Bupati Bandung Tinjau Tempat Penghitungan Suara Pemilu yang Terdampak Angin Puting Beliung

Keren! Bupati Dadang Supriatna Menunjukkan Komitmen Terbaiknya untuk Memenuhi Kebutuhan ASN*

Tautan

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Kabupaten Bandung