Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meraih penghargaan tertinggi dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kabupaten/kota terbaik di Indonesia dalam kategori Indeks Reformasi Hukum. Penghargaan ini diberikan dalam acara Rapat Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (14/12/2023). Menteri Hukum dan HAM RI, Yassona Laoly, secara langsung memberikan penghargaan kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan kegembiraannya dan berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam upaya reformasi hukum di Kabupaten Bandung. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bandung.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas prestasi tinggi dalam upaya reformasi hukum, menunjukkan komitmen kuat Pemkab Bandung dalam memperbaiki sistem hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Bupati Dadang Supriatna menganggap penghargaan ini sebagai dedikasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

Penilaian Kementerian Hukum dan HAM terhadap indeks reformasi hukum di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan skor 98.73 dan kategori AA (Istimewa). Keberhasilan ini mencakup berbagai aspek, seperti harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi ASN, kualitas re-regulasi atau deregulasi, dan lainnya.

Bupati Bandung menjelaskan bahwa Pemkab Bandung memiliki komitmen yang kuat dalam reformasi hukum, termasuk evaluasi terhadap peraturan yang tidak relevan atau menghambat perkembangan. Melalui deregulasi yang efektif, mereka berupaya mengurangi beban regulasi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum. Aplikasi dan platform digital diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi hukum dan layanan publik.