Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumentasi secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat.

Pada saat ini di tanah air terjadi kondisi yang disebut hyper-regulated yaitu terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan, yang mungkin overlapping dan inconsistent antara yang satu dengan yang lainnya, tidak efektif, dan menimbulkan banyak masalah dalam pelaksanaannya, hal ini sangat berdampak pula pada penataan regulasi yang ada di daerah. Dalam penataan regulasi sebagaimana disebutkan di atas, salah satu hal yang sangat penting untuk diselesaikan adalah membangun sebuah basis data peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum.  Selain untuk kepentingan Pemerintah Daerah sendiri sebagai regulator atau yang membuat peraturan perundang-undangan, keberadaan sebuah basis data ini pun juga sangat diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan masyarakat yang membutuhkan sumber informasi hukum yg pasti dan dapat dipercaya. 

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus didukung dengan sarana prasaranan yang memadai, yang mana untuk memudahkan penemuan kembali produk hukum, selain itu kami membangun website JDIH, kami juga memberikan layanan berupa Free Standing (Media Informasi Digital) 

Dalam kesempatan ini dalam rangka ikut mewujudkan Arah Kebijakan BPHN Tahun 2019 yang salah satunya Percepatan Partisipasi Anggota JDIH dalam pengembangan sistem JDIH dan Mengkampanyekan JDIH melalui  jaringan internet. selain itu pemerintah Kabupaten Bandung memberikan lagi kemudahan bagi pencari produk hukum khususnya di Kabupaten Bandung yaitu dengan mengintegrasikan website JDIH Kabupaten Bandung  ini dengan Meluncurkan Aplikasi JDIH yang berbasis Android. Yang di sebut JASPROD (Jaringan Sabilulungan Produk Hukum), yaitu sebuah aplikasi berbasis android, yang memudahkan penggunanya dalam mengakses produk-produk hukum Kabupaten Bandung