Kategori Produk Hukum
- Risalah 1
- Peraturan Daerah 753
- Peraturan Bupati 1780
- Keputusan Bupati 116
- Keputusan DRPD 1
- Undang-Undang 417
- Peraturan Pemerintah 787
- Peraturan Presiden 515
- Undang Undang Dasar 1945 5
- Peraturan Gubernur 8
- Peraturan Desa 138
- Naskah Akademik 9
- Peraturan Menteri 90
- Peraturan DPRD 1
- PP Pengganti UU 36
- Yurisprudensi 1
- Monografi 1
- Artikel Hukum 1
STATISTIK
- User Online  2
- Today Visitor  2
- Total pengunjung  496135

Soreang 12 Mei 2023, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia melakukan kunjungan ke bagian Hukum Sekretariat untuk Koordinasi Implementasi Penguatan Index Reformasi Hukum.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat indeks reformasi hukum di Indonesia, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Indonesia. Indeks reformasi hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana Indonesia telah melakukan reformasi hukum untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan mendukung investasi.
Dalam kunjungan tersebut, Kemenko Marves RI berdiskusi dengan para Analis Hukum dan staf bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk memperkuat indeks reformasi hukum di Indonesia, juga melakukan Studi lapangan guna mendapatkan saran dan masukan serta data di lapangan berkenaan dengan Implementasi Penguatan IRH Tingkat Mikro atas Reformasi Hukum Jilid II sebagai upaya pengayaan informasi atas input empat variabel. Variabel tersebut meliputi tingkat koordinasi dalam harmonisasi regulasi, kompetensi ASN sebagai perancang PUU (legal drafter) yang berkualitas, kualitas regulasi atau deregulasi berbagai PUU berdasarkan hasil review, dan penataan database PUU.
Kemenkos juga memberikan apresiasi atas berhasilnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, karena pada penilaian tahun 2022 Berhasil mendapat peringkat ke-2 terbaik tingkat Nasional kategori Pemerintah Daerah dengan nilai 88,65 (delapan puluh delapan koma enam lima) dengan kategori A (SANGAT BAIK).
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berharap bahwa kunjungan ini akan membantu mendorong perbaikan sistem hukum di Indonesia dan memperkuat investasi di negara ini. Indeks reformasi hukum yang lebih kuat akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan menarik bagi investor asing dan domestik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Keren! Bupati Dadang Supriatna Menunjukkan Komitmen Terbaiknya untuk Memenuhi Kebutuhan ASN*.
Baca Selengkapnya
Keren! Bupati Dadang Supriatna Menunjukkan Komitmen Terbaiknya untuk Memenuhi Kebutuhan ASN*.
Baca Selengkapnya
Keren! Bupati Dadang Supriatna Menunjukkan Komitmen Terbaiknya untuk Memenuhi Kebutuhan ASN*.
Baca SelengkapnyaDaftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum
Berita Terbaru