Kategori Produk Hukum
- Risalah 1
- Peraturan Daerah 753
- Peraturan Bupati 1780
- Keputusan Bupati 116
- Keputusan DRPD 1
- Undang-Undang 417
- Peraturan Pemerintah 787
- Peraturan Presiden 515
- Undang Undang Dasar 1945 5
- Peraturan Gubernur 8
- Peraturan Desa 138
- Naskah Akademik 9
- Peraturan Menteri 90
- Peraturan DPRD 1
- PP Pengganti UU 36
- Yurisprudensi 1
- Monografi 1
- Artikel Hukum 1
STATISTIK
- User Online  2
- Today Visitor  2
- Total pengunjung  496135

Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Bandung, pada kesempatan ini diundang oleh Kementrian Dalam Negeri untuk mengikuti kegiatan Rapat Pengelolaan Bahan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Bidang Administrasi Kewilayahan di Hotel Orchardz, Jalan Industri Raya Gunung Sahari Jakarta yang di Hadiri juga oleh Asisten Pemerintahan Bapak Drs.H. Ruli Hadiana,S.Sos.,M.Ipol. Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menghambat birikrasi, inventasi, tumpang tindih dan kebijakan di daerah.kegiatan ini dihadiri oleh Instansi Pusat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pusat Penerangan Kemendagri, Biro Hukum Kemendagri, ANRI, Pejabat Provinsi, Kabupaten/ Kota dari unsur Biro Hukum.

Keren! Bupati Dadang Supriatna Menunjukkan Komitmen Terbaiknya untuk Memenuhi Kebutuhan ASN*.
Baca Selengkapnya
Keren! Bupati Dadang Supriatna Menunjukkan Komitmen Terbaiknya untuk Memenuhi Kebutuhan ASN*.
Baca Selengkapnya
Keren! Bupati Dadang Supriatna Menunjukkan Komitmen Terbaiknya untuk Memenuhi Kebutuhan ASN*.
Baca SelengkapnyaDaftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum
Berita Terbaru