JDIH KAB.BANDUNG

SAMPAIKAN LAPORAN PENYIMPANGAN BANSOS DI APLIKASI JAGA BANSOS

Sampaikan Laporan Penyimpangan Dana Bansos, apabila mengetahui adanya dugaan penyimpangan, melalui aplikasi JADA di Googl Playstore, Yuukkk kita kawal... Baca Selanjutnya

PENGHARGAAN JDIH AWARD TAHUN 2019

4 Desember 2019, Pemerintah Kabupaten Bandung kembali meraih penghargaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly dan Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Drs. H. Teddy Kusdiana,M.Si dan Peresmian Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Gedung Sate Provinsi Jawa Barat Dalam Sambutannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi kepada Anggota JDIH pemerintah daerah yang berkomitmen dalam melakukan pengelolaan serta pengembangan JDIH. Agar produk hukum yang telah... Baca Selanjutnya

Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Kabupaten Bandung

Selasa, 26 Nopember 2019. Pemerintah Kabupaten Bandung Menerima Kunjungan Kerja dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pemalang. Penerimaan Kunjungan tersebut langsung diterima oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten... Baca Selanjutnya

KEGIATAN KADARKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Untuk mewujudkan keluarga sadar hukum di kabupaten Bandung diadakan kegiatan berupa penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01 – PR.08.10 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Pembinaan keluarga Sadar Hukum daerah adalah untuk menanamkan kesadaran... Baca Selanjutnya

PROGRAM PNYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Soreang, 30 Septe,ber 2019, Sahid Sunshine . Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan. Pembentukan Perda mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan... Baca Selanjutnya

Kab.Bandung

Selamat datang di Website Bagian Hukum Kabupaten Bandung. Website ini sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran tentang Bagian Hukum Kab. Bandung alam melaksanakan pelayanan informasi. Melalui keberadaan website ini kiranya masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan dan Kegiatan.

Presiden AS Barack Obama memesan Nasi Goreng di restoran Bali langsung dari Amerika

Menurut United Stated Trade Representatives, 25% obat yang beredar di Indonesia adalah palsu.

Menurut peneliti di Detroit, orang yang selalu tersenyum lebar cenderung hidup lebih lama.

WHO merilis, 30 persen anak-anak di dunia kecanduan menonton televisi dan bermain komputer.

Anak yang mengalami gangguan tidur, cenderung memakai obat2an dan alkohol berlebih saat dewasa.

DOWNLOAD TUTORIAL APLIKASI JAGA DARI KPK

Cari Produk Hukum

Jenis

Nomor

Tahun

Tentang

Berita Terbaru

Pemkab Kabupaten Bandung raih Piagam Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Senin, 25 Feb 2019, 14:04:13 WIB

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menerima Piagam Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan Sisten JDIHN dari...

Lawan Kejahatan Demokrasi 2579 View Senin, 23 Jul 2018, 10:03:40 WIB
Kemendagri Minta Daerah Tinggalkan Cara Konvensional Kelola Pemerintahannya 1991 View Selasa, 26 Jun 2018, 10:15:38 WIB
Hak Batalkan Perda Dihapus, Mendagri Perkuat Pengawasan Kebijakan 2344 View Selasa, 26 Jun 2018, 10:03:38 WIB
Pemerintah Kabupaten Kembali meraih Penghargaa Anubhawa Sasana Desa. 1067 View Senin, 23 Jul 2018, 10:08:51 WIB

Lihat Semua Berita (Propemperda)

KADARKUM 2019 Kamis, 19 Sep 2019, 10:46:37 WIB

...

JDIH KABUPATEN BANDUNG RAIH PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL 1870 View Kamis, 19 Sep 2019, 10:47:33 WIB
Kabupaten Bandung Raih Penghargaan JDIH Award Tahun 2018 dan Desa Sadar Hukum 5389 View Jumat, 26 Okt 2018, 09:18:36 WIB
Sosialisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 9694 View Jumat, 26 Okt 2018, 08:31:40 WIB
Capacity Building for Managing Single Online Portal for Regulatory Information 7687 View Selasa, 31 Jul 2018, 16:41:23 WIB
Mengenal Aspek Hukum Masa Tenang Pilkada 2018 1098 View Senin, 23 Jul 2018, 10:06:40 WIB

Lihat Semua Berita Artikel Hukum

PENGHARGAAN JDIH AWARD TAHUN 2019 Jumat, 06 Des 2019, 10:43:50 WIB

4 Desember 2019, Pemerintah Kabupaten Bandung kembali meraih penghargaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun...

Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Kabupaten Bandung 1095 View Kamis, 28 Nov 2019, 15:37:36 WIB
PROGRAM PNYUSUNAN PERATURAN DAERAH 1268 View Senin, 30 Sep 2019, 15:27:48 WIB
PROGRAM PNYUSUNAN PERATURAN DAERAH 1268 View Senin, 30 Sep 2019, 15:24:11 WIB

Lihat Semua Berita JDIH KABUPATEN BANDUNG

Dokumen Hukum Terbaru

Undang Undang Dasar 1945

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang Dasar 19451945Mengubah

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang Dasar 19451945Mengubah

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang Dasar 19451945Mengubah

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang Dasar 19451945Baru

Undang-Undang

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang2019Mengubah

KEKARANTINAAN KESEHATAN
Undang-Undang2018Mencabut

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Undang-Undang2018Mencabut

Panas Bumi
Undang-Undang2014Baru

PP Pengganti UU

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DAN / ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PP Pengganti Undang Undang2020Baru

Peraturan Pemerintah

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID 19)
Peraturan Pemerintah 2020Baru

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTAIIG PELAIGANAAN UNDAI.IG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Peraturan Pemerintah 2018Mengubah

PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAH
Peraturan Pemerintah 2018Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
Peraturan Pemerintah 2019Mengubah

Peraturan Presiden

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama Di Bidang Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai
Peraturan Presiden2010Baru

Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Peraturan Presiden2011Baru

Honorarium Bagi Anggota Dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Peraturan Presiden2011Baru

Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden
Peraturan Presiden2011Baru

Peraturan Menteri

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Menteri2018Mengubah

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri2019Mencabut

BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT
Peraturan Menteri2019Mencabut

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
Peraturan Menteri2019Baru

Peraturan Daerah Provinsi

LINK WEBSITE JDIH JAWA BARAT
Peraturan Daerah Provinsi0000Baru

Peraturan Gubernur

PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVIS) DI JAWA BARAT
Peraturan Gubernur2020Baru

JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID) DI JAWA BARAT
Peraturan Gubernur2020Baru

PEDOMAN PEMBATASA SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI
Peraturan Gubernur2020Baru

PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19) DI JAWA BARAT
Peraturan Gubernur2020Baru

Peraturan Daerah

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Daerah Kabupaten2020Mencabut

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Peraturan Daerah Kabupaten2020Mencabut

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Peraturan Daerah Kabupaten2020Mencabut

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kabupaten2014Mengubah

Peraturan Bupati

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Peraturan Bupati2020Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Peraturan Bupati2020Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Peraturan Bupati2020Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Peraturan Bupati2020Mengubah

Peraturan DPRD

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Peraturan DPRD2014Mencabut

Program Legislasi Daerah Tahun
Peraturan DPRD2015Baru

Keputusan DPRD Tentang Penetapan Program Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung Tahun
Peraturan DPRD2017Baru

Keputusan Bupati

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
Keputusan Bupati2020Mengubah

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DIDEASE DI KABUPATEN BANDUNG
Keputusan Bupati2020Baru

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANDUNG
Keputusan Bupati2020Baru

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN BANDUNG
Keputusan Bupati2020Baru

Peraturan Desa

PERATURAN DESA NANJUNG NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOMOR 01 TAHUN 2018
Peraturan Desa2018Mengubah

PERATURAN DESA MEKARRAHAYU NOMOR 04 TAHUN 2016 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDes-P) TAHUN ANGGARAN 2016
Peraturan Desa2016Mengubah

PERATURAN DESA CIKADUT KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG NOMOR 02 TAHUN 2018 T E N T A N G PERUBAHAN PERATURAN DESA CIKADUT NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Desa2018Mengubah

PERATURAN DESA CIKADUT NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA CIKADUT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA CIKADUT
Peraturan Desa2018Mengubah

Naskah Akademik

DISKOMINFO NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH RAPERDA KABUPATEN BANDUNG TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL LPPL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN
Naskah Akademik2016Baru

DINAS LINGKUNGAN HIDUP : NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Naskah Akademik2017Baru

DINAS KESEHATAN : NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
Naskah Akademik2017Baru

DINAS KESEHATAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Naskah Akademik2016Baru